BUTON UTARA – SIBERNESIA.ID
Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan irigasi pertanian, konektivitas jalan, hingga penataan kawasan permukiman.
Anggaran tersebut dialokasikan melalui sejumlah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yakni Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPBPK).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton Utara, La Ode Husima, menjelaskan bahwa berbagai program tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dasar sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan konektivitas antarwilayah.
“Program ini difokuskan untuk penguatan infrastruktur dasar pertanian, konektivitas, dan penataan kawasan,” ungkap La Ode Husima.
Salah satu alokasi terbesar berada pada sektor irigasi melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi.
Selain itu, terdapat sejumlah program pembangunan jalan, jaringan irigasi air tanah, infrastruktur sosial ekonomi wilayah, hingga bantuan teknis penataan ruang.
Pembangunan DI Buranga Rp68 Miliar
Melalui program Inpres Irigasi, Buton Utara mendapatkan alokasi sekitar Rp68 miliar untuk pembangunan bendung Daerah Irigasi (DI) Buranga.
Paket pekerjaan tersebut mencakup pembangunan bendung dengan bentang 27 meter, saluran primer sepanjang 5 kilometer, serta saluran sekunder sepanjang 12 kilometer.
Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan layanan irigasi bagi lahan persawahan di wilayah Buranga. Dengan dukungan jaringan irigasi yang memadai, kebutuhan air untuk pertanian diharapkan lebih terjamin sehingga produktivitas petani dapat meningkat.
Sembilan Unit JIAT Senilai Rp17 Miliar
Selain DI Buranga, Buton Utara juga memperoleh program Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) sebanyak sembilan unit dengan total anggaran Rp17 miliar melalui BWS Sulawesi IV Kendari.
Program tersebut tersebar di sejumlah wilayah, yakni Eelahaji satu unit, Tri Wacu-Wacu dua unit, Karya Bakti satu unit, Dampala Jaya satu unit, Laano Ipi satu unit, Bonegunu satu unit, dan Lahumoko dua unit.
Pembangunan JIAT diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian, khususnya di wilayah yang membutuhkan tambahan sumber air untuk kegiatan produksi.
Jalan Lakansai–Sawano Pery Dapat Rp12,75 Miliar
Pada sektor konektivitas, Buton Utara memperoleh alokasi program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) melalui BPJN untuk penanganan ruas Laano Sangia–Wantulasi, tepatnya pada segmen Lakansai–Sawano Pery.
Pekerjaan tersebut mencakup penanganan jalan sepanjang 2,5 kilometer dengan pagu anggaran sekitar Rp12,75 miliar.
Peningkatan ruas jalan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan aksesibilitas antarwilayah.
Lima Kelompok Tani Terima Program P3TGAI
Dukungan terhadap sektor pertanian juga dilakukan melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI).
Di Buton Utara, program tersebut dialokasikan untuk lima kelompok tani dengan total anggaran Rp975 juta. Masing-masing kelompok memperoleh anggaran Rp195 juta.
Rinciannya, empat kelompok tani berada di Desa Gunung Sari dan satu kelompok di Desa Soloy Agung.
Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan fungsi jaringan irigasi melalui keterlibatan kelompok tani dalam pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, program tersebut turut melibatkan dua tenaga pendamping yang berasal dari putra daerah Buton Utara.
PISEW Rp500 Juta dan Bantuan Teknis RDTR Rp1,7 Miliar
Pada sektor infrastruktur permukiman, Buton Utara memperoleh Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan anggaran Rp500 juta di Kecamatan Kulisusu Utara.
Menurut La Ode Husima, program tersebut merupakan aspirasi anggota DPR RI Komisi V dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara.
Selain PISEW, Buton Utara juga mendapatkan bantuan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk satu Wilayah Perencanaan (WP) yang mencakup Kecamatan Bonegunu dan Kecamatan Kulisusu.
Bantuan teknis tersebut memiliki nilai sekitar Rp1,7 miliar yang bersumber dari Bank Dunia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Penyusunan RDTR diharapkan dapat mendukung penataan ruang wilayah yang lebih terarah, memberikan kepastian pemanfaatan ruang, serta menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.
Usulan Tahap II Irigasi Lambale dan Tiga Unit JIAT
Tak berhenti pada program yang telah dialokasikan, Dinas PUPR Buton Utara juga mengusulkan sejumlah kegiatan lanjutan untuk memperluas jangkauan layanan irigasi.
Usulan tersebut meliputi Inpres Irigasi Tahap II untuk pembangunan saluran irigasi sekunder DI Lambale dengan pagu anggaran Rp17 miliar, serta penambahan tiga unit JIAT dengan nilai usulan Rp1,95 miliar per unit.
La Ode Husima menyampaikan bahwa usulan tersebut telah melalui proses verifikasi dan mendapatkan persetujuan dari BWS Sulawesi IV Kendari.
Namun, kepastian realisasinya masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Usulan ini sudah diverifikasi dan disetujui oleh BWS Sulawesi IV, tinggal menunggu kepastian dari pusat. Mudah-mudahan bisa terakomodir akhir tahun 2026 ini,” ujarnya.
DAK Air Minum Rp2,5 Miliar Disiapkan untuk 2027
Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2027, Dinas PUPR Buton Utara menyebut telah memperoleh kepastian alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang air minum sebesar Rp2,5 miliar melalui skema DAK aspirasi DPR RI dari Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Dr. H. Jazilul Fawaid.
Alokasi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan layanan dasar masyarakat, khususnya dalam penyediaan akses air minum.
Dengan berbagai program tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Utara berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor pertanian, meningkatkan aksesibilitas wilayah, serta memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat.
Realisasi program-program tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Buton Utara.
Laporan: Redaksi.
